Bisnis Bali: Pemberdayaan Lembaga Kursus dan Pelatihan

Bisnis Bali, 13 Oktober 2011

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah salah satu bentuk pendidikan non-formal yang penyelenggaraannya diatur oleh pemerintah. Awalnya, pendidikan non-formal diselenggarakan untuk melayani kebutuhan pendidikan dari masyarakat yang tidak sanggup mengikuti pendidikan di jalur formal karena berbagai alasan.

Dalam perkembangannya, pendidikan non-formal dalam wadah LKP ternyata sangat efektif membantu masyarakat memperoleh keahlian untuk “hidup” ( vocational education ). Jenis kursus sangat beragam. Paling tidak 69 jenis kelompok kursus tercatat dalam laman Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan-Kemdiknas (http://infokursus.net). Yang paling banyak diselenggarakan di Indonesia adalah kursus komputer (4.670 buah), kursus bahasa Inggris (3.766 buah). Kursus menjahit ada di tempat ketiga (2.644 buah).

Ada juga jenis kursus yang cukup unik, seperti kursus spa, kursus pilot, kursus bahasa Italia, dan -ini dia- kursus bahasa Jawa (satu-satunya yang terdaftar secara legal ada di Jambi)! Kelengkapan dan kualitas sistem pendidikan non-formal (baca: LKP) tidak bisa lagi dibuat asal-asalan. Kecuali sang pengelola memang tidak ingin LKP-nya panjang umur. Beberapa LKP bahkan secara terbuka berani memberikan materi-materi keahlian untuk berwirausaha di saat banyak pengelola lembaga pendidikan formal -termasuk pendidikan tinggi- masih berpikir panjang untuk memasukkan materi kewirausahaan dalam proses pembelajaran di kampus.

Saat ini tercatat sekitar 14.329 LKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu informasi yang menarik, dari sekian banyak LKP, sekitar 52% berada di Pulau Jawa (terbanyak di Jawa Timur: 2.434 lembaga, disusul Jawa Barat: 2.127 lembaga, dan Jawa Tengah: 1.686 lembaga), pulau di mana seluruh aspek pendidikan formal juga menduduki proporsi terbesar di negeri ini. Walaupun tidak dalam posisi bersaing secara langsung dengan pendidikan non-formal, realita-realita situasional yang disebut terdahulu sebaiknya mulai dikaji secara mendalam oleh para penyelenggara pendidikan formal.

Pendidikan Vokasi

Banyak calon siswa atau calon mahasiswa yang “buta tujuan” ketika mereka hendak melanjutkan studi di sebuah lembaga pendidikan formal. Mereka tidak terlalu paham kompetensi apa yang akan mereka miliki jika mereka menuntut ilmu di lembaga formal tersebut.

Mereka juga tidak bisa meraba di mana mereka akan bekerja atau akan menjadi apa setelah lulus kelak. Maklum, waktu untuk menempuh perjalanannya cukup panjang. Tiga sampai lima tahun. Tujuan awal yang tertanam di kepala adalah tujuan yang tercetak di brosur-brosus lembaga atau dari “katanya orang”.

Tujuan yang sebenarnya baru terbentuk secara sadar seiring dijalaninya proses pembelajaran (dengan asumsi tidak berhenti di tengah jalan). Berbeda sekali dengan kondisi peserta pendidikan di LKP. Keikutsertaan di LKP cenderung didorong kebutuhan terhadap kompetensi tertentu supaya bisa bekerja di bidang tertentu, atau didorong oleh permintaan lapangan kerja tertentu yang mensyaratkan kompetensi tertentu.

Di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya, pendidikan formal (mulai dari tingkat SMA/ SMK sampai Perguruan Tinggi) di bidang pertanian dan perikanan boleh jadi semakin sepi peminat. Tidak demikian dengan pendidikan kursus.

Program-program kursus dan pelatihan singkat tentang budi daya tanaman-tanaman langka, pengolahan produk-produk pertanian dan kelautan, ternyata masih ramai peminat. Siapa bilang materi pendidikannya sederhana! Biayanya juga tidak selalu murah.

“Selain waktu proses pembelajarannya yang relatif singkat, kompetensi yang diperoleh jauh lebih jelas dan pasti,” nampaknya dua faktor inilah yang menjadi penyebab kursus dan berbagai model pelatihan-pelatihan singkat kian diminati masyarakat. Dalam pendidikan non-formal, masyarakat lebih banyak belajar cara melakukan sesuatu daripada sekedar belajar tahu tentang sesuatu.

Masyarakat yang ingin belajar menjahit tidak harus mempelajari asal muasal benang dan perkembangannya dari waktu ke waktu, masyarakat yang ingin belajar mengelas ( welding ) supaya bisa membuat pagar langsung belajar cara mengelas logam, tanpa perlu berpusing-ria dulu menghitung rumus-rumus struktural dan las yang sebenarnya hanya dipakai di industri-industri besar.

Pendidikan non-formal semacam LKP memungkinkan terbentuknya sistem pendidikan yang bebas bergerak di luar beraneka pagar formalitas yang cenderung menjadi menjadi “penjara tidak kelihatan” bagi sistem pendidikan formal itu sendiri. Dengan sedikit tambahan kreatifitas, LKP dapat dibentuk sebagai sistem pendidikan yang efektif untuk mengisi celah-celah ketidaksempurnaan sistemik yang ada dalam sistem pendidikan formal. LKP bisa menjadi pelengkap materi yang sangat penting ( critical supplements ) bagi masyarakat yang mengenyam pendidikan formal (International Intitute for Educational Planning-UNESCO, 2006). Keberadaan LKP menjadi sangat penting karena penyelenggaraannya dimungkinkan untuk fokus pada sebuah bidang yang sangat spesifik dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengembangan LKP

Lebih dari 68% LKP legal di Indonesia adalah milik perorangan. Artinya, sebagian besar LKP merupakan perwujudan semangat kewirausahaan masyarakat. Selain itu, d ilihat dari sisi kuantitas lembaga, jumlah tenaga pendidik, dan jumlah peserta didik, peran sosial ekonomi LKP dalam masyarakat jelas tidak main-main. Paling tidak, LKP berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sekaligus penghasil sumber daya manusia berkompetensi khusus. D ari beberapa penelitian, sertifikat dan kompetensi yang diperoleh peserta didik lulusan LKP, bahkan terbukti berperan meningkatkan peluang peserta didik untuk memperoleh pendapatan (baca: gaji) yang lebih tinggi.

Melihat fakta-fakta tersebut, pemerintah daerah sepertinya perlu memberi perhatian yang lebih nyata terhadap perkembangan LKP di setiap daerahnya. Pemerintah daerah perlu memikirkan keragaman LKP di setiap daerahnya, dan mendorong pertumbuhan LKP-LKP yang seirama dengan kebutuhan pembangunan daerah dan sewarna dengan potensi daerah. Meminjam istilah pemerintah Malaysia, pendidikan non-formal adalah sistem pendidikan yang sensitif terhadap situasi pasar. Karena itu LKP sudah selayaknya jika diberdayakan secara serius.

~Tigor Tambunan adalah Ketua Jurusan Teknik Industri STTS dan Peneliti pada Program Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja Kemdiknas~

Link: http://www.bisnisbali.com/2011/10/13/news/opini/x.html

Advertisements